Tendensi.id – Rapat Paripurna DPRD Halmahera Utara (Halut) dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 berlangsung di tengah sorotan.
Dari total 30 anggota DPRD Halut, 12 anggota terpantau tidak menghadiri rapat paripurna yang membahas salah satu agenda penting dalam siklus penganggaran daerah tersebut.
Paripurna digelar di Ruang Rapat Bangsaha, Kantor DPRD Halut, Selasa (8/9), sekitar pukul 16.00 WIT. Berdasarkan pantauan media ini, sebanyak 18 anggota DPRD hadir, sementara 12 lainnya tercatat tidak mengikuti rapat.
Ketidakhadiran belasan legislator tersebut menjadi perhatian karena rapat paripurna kali ini berkaitan langsung dengan penyampaian Ranperda APBD-P 2026, yang nantinya menjadi salah satu dasar perubahan arah belanja dan kebijakan keuangan daerah.
Adapun anggota DPRD yang terpantau absen berasal dari sejumlah partai politik. Dari Fraksi Demokrat, yakni Janlis G. Kitong, Catrine Saputan, Oni Pulo, dan Romeo Lindang.
Dari Fraksi Gerindra, yakni Iksan Wan, Taufik Max dan Jerry Kitong.
Sementara dari Partai Golkar, tercatat Karwanto Hohakay, dari Partai NasDem, Nursulaiman Hamid, dari Partai Gelora, Budianto Gawasal, dari PDI Perjuangan, Diana Sumendap, serta dari Partai Perindo, Isak Kornelius Nalohy.
Meski demikian, ketidakhadiran tersebut belum serta-merta dapat dimaknai sebagai mangkir tanpa alasan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, empat anggota DPRD dari Fraksi Demokrat yang tidak hadir telah meminta izin karena mengikuti agenda internal partai di Jakarta.
Namun, absennya 12 legislator tetap menjadi catatan tersendiri, mengingat DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi penting dalam pembahasan dan pengawasan kebijakan anggaran daerah.
Paripurna APBD-P bukan sekadar agenda seremonial. Di dalamnya terdapat kepentingan fiskal daerah dan arah penggunaan anggaran publik yang akan berdampak terhadap pelaksanaan program pemerintahan hingga akhir tahun anggaran.
Karena itu, ketidakhadiran sejumlah wakil rakyat dalam forum strategis tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan publik, seberapa serius para legislator mengawal setiap rupiah uang daerah?
Terlebih, APBD-P 2026 akan menentukan bagaimana pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap program, belanja, dan kebutuhan pembangunan di tengah perjalanan tahun anggaran.(red)
